6 research outputs found

    Reformasi Birokrasi pada Pelayanan Publik di Kepolisian (Analisis Komparatif Kepolisian Resor Solok Kota dengan Kepolisian Resor Solok)

    Get PDF
    Sebagai bentuk evaluasi pemerintah dalam penyelenggaraan kualitas pelayanan publik, Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia (KEPMENPAN RB) No 10 Tahun 2019 Tentang Penetapan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada Kementerian dan Lembaga Sebagai Lokasi Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2019, disebutkan ada 54 instansi pada kementerian dan lembaga yang menjadi penyelenggara evaluasi pelayanan publik Tahun 2019. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan Provinsi Sumatera menjadi salah satu lembaga evaluasi pelayanan publik, disebutkan ada tujuh Polres/Polresta sebagai tempat evaluasi pelayanan publik di Sumatera Barat, dari tujuh Polres yang ada di Sumatera Barat, Polres Solok Kota berhasil menjadi polres satu-satunya yang mendapat penghargaan pelayanan publik paling baik di Sumatera Barat Tahun 2018. Penelitian bertujuan untuk melihat apakah dimensi reformasi birokrasi pada pelayanan publik di Polres Solok Kota bisa digunakan dan ditransfer pada Polres Solok. Dalam penelitian ini peneliti mengunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teori yang peneliti gunakan adalah teori Sedarmayanti dengan mengacu kepada 5 variabel yaitu, kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, akuntabilitas, dan pelayanan umum. Data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Solok Kota sudah berhasil dalam melakukan reformasi sesuai dengan arah kebijakan kepolisian mulai dari Tahun 2004-2025. Keberhasilan tersebut diwujudkan kedalam penghargaan terbesar yang di terima oleh Polres Solok Kota sebagai satu-satunya instansi di Sumatera Barat yang mendapat prediket tertinggi yang diberikan oleh Kemempan RB Tahun 2019. Sedangkan pada Polres Solok reformasi birokrasi belum sepenuhnya dilakukan, hal tersebut dikarenakan banyaknya faktor penghambat sehingga belum bisa mentransfer keberhasilan Polres Solok Kota dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, walaupun keberadaan kedua Polres tersebut sangat dekat. Kata Kunci: Pelayanan publik, reformasi birokrasi di kepolisia

    STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SOLOK TAHUN 2015

    Get PDF
    ABSTRAK Bobi Rizki Ananda, 1210843019, Strategi Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Tahun 2015, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2018. Dibimbing oleh Dr.Ria Ariany, M.Si dan Ilham Aldelano Azre, S.IP,M.A Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, dimana pemerintah pusat memberikan kesempatan yang besar bagi pemerintah daerah untuk mengurus potensi daerahnya dalam bidang sektor pariwisata sebagai penghasil devisa terbesar bagi Negara. Selain itu pemerintah daerah diharapkan untuk berusaha melakukan pembenahan sumber daya alam termasuk pembenahan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata dengan menerapkan strategi yang telah disepakati bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis, strategi pengembangan pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2015 sangat sedikit dan menurun secara signifikan, padahal pemerintah daerah sudah mulai berbenah melakukan program pembangunan pada kawasan wisata danau singkarak, dan wisata danau kembar, akan tetapi hal tersebut tidak merubah pariwisata yang ada di Kabupaten Solok ke arah yang lebih baik dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teori yang peneliti gunakan adalah teori 7s McKinsey yaitu strategy, structure, system, style, staff, skill, shared value. Data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok belum efektif dalam menjalankan program pengembangan pariwisata di Kabupaten Solok, sehingga tujuan yang diinginkan dalam organisasi tersebut belum tercapai. Kata Kunci : Strategi Dinas Pariwisata, 7s Mckinsey, Pengembangan pariwisat

    Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Polres Solok Kota

    Get PDF
    Decree of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (KEPMEMPAN and RB) Number 10 of 2019 concerning the Establishment of Public Service Provider Units at Ministries and Institutions as the Location of Public Service Evaluation in 2019. It is said that there are 54 institutions / agencies which are locations for evaluating public services, from The 54 institutions / ministries of West Sumatra Province became one of the evaluation institutions in public services by the Ministry of Empowerment of the State Apparatus and Bureaucratic Reform, the institution which became a place for evaluating public services in West Sumatra was the Indonesian National Police. This study aims to describe and analyze what has been done by the Solok City Police Station in achieving good governance through bureaucratic reform. This research is motivated by Solok Kota Police to be the only institution in West Sumatra that has succeeded in carrying out reforms. This study uses qualitative research methods, data sources in the form of primary and secondary data. Primary data were obtained from interviews and observations, while secondary data were obtained from documentation. The results showed that the Solok Kota Police had succeeded in carrying out Bureaucratic Reform in the field of Public Services, this was proven by the Solok City Police receiving an award by Kemempan RB as the best service in 2018

    Inovasi Pelayanan

    No full text

    Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman

    No full text
    This study aims to explain service innovations in the health sector that have been carried out by the Pariaman District General Hospital so that the services provided to the community are better. So far what has happened in the city is the presence of bad services performed by various existing hospitals in the regions so that there are people who complain about these health services. This study uses qualitative research methods with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The informants came from the hospital and the community who performed the service. The results of this study indicate that the Pariaman Regional General Hospital has been innovating as a form of effort of the Pariaman Regional General Hospital in facilitating matters of service to the community, with the existence of innovations in the Pariaman Regional General Hospital since 2018, the quality of services has increased, things this is proven by the Community Satisfaction Index (IKM) in 2018 which is outstanding value. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan inovasi–inovasi pelayanan di bidang kesehatan yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Selama ini yang terjadi di masyarakat adalah terdapatnya pelayanan buruk yang dilakukan oleh berbagai rumah sakit yang ada di daerah. Sehingga dengan demikian ada masyarakat yang mengeluhkan pelayanan kesehatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan berasal dari pihak rumah sakit dan masyarakat yang melakukan layanan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman telah melakukan inovasi sebagai bentuk upaya Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman dalam mempermudah urusan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya inovasi di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman tersebut semenjak tahun 2018, kualitas pelayanan semakin meningkat, hal ini dibuktikan dengan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2018 yang bernilai sangat baik.
    corecore